Pendidikan berbasis masyarakat merupakan salah satu implementasi demokrasi dalam dunia pendidikan. Konsep dasar pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dalam arti, pendidikan memberi proporsi yang besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan perjuangan politis untuk transformasi sosial.
Pendidikan berbasis masyarakat menjadi bagian dari agenda reformasi pendidikan yang terdiri dari tiga aspek, yaitu regulatori, profesionalitas, dan manajemen. Aspek regulatori menekankan pada pembenahan kurikulum pendidikan. Aspek manajemen dalam reformasi pendidikan adalah mengubah pusat penentu kebijakan dan pengendali pendidikan. Ini dilakukan dengan dua cara: 1. memberikan kesempatan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan untuk menentukan kebijakan. 2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan inilah yang kemudian mewujud dalam ke konsep pendidikan berbasis masyarakat (community-based education).
Pendidikan berbasis masyarakat, mengacu pada Cunningham tentang masyarakat yang disatukan oleh aspek geografis dan sosiologis. Masyarakat dalam konsep pendidikan ini memegang peran penting. Masyarakat berperan dalam merancang, melaksanakan, menilai, dan mengembangkan pendidikan berdasarkan peluang dan tantangan mereka untuk menjawab persoalan-persoalan mereka di masa depan. Konsep pendidikan berbasis masyarakat diterapkan melalui jalur formal, misalnya sekolah dan universitas; nonformal, misalnya lembaga pendidikan tertentu; dan informal, yakni interaksi individu dengan lingkungan sekitar, tempat kerja, dan keluarga.
Perspektif Pendidikan Berbasis Masyarakat
Tiga perspektif landasan konseptual pendidikan berbasis masyarakat, yaitu:
1. Perspektif historis. Perspektif ini mengacu pada gagasan Surakhmad (2000) yang mengungkapkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat merupakan kelanjutan dari perkembangan pendidikan berbasis sekolah.
2. Perspektif sosiologis. Mengacu pada P.M Cunningham yang menyebutkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat (community-based education) merupakan respon terhadap ketidakmampuan negara dalam memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat. Perspektif ini menggunakan premis bahwa pendidikan selalu terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan tidak bisa dipisahkan dari kultur masyarakat setempat/lokal.
3. Perspektif politik. Perspektif ini mengacu pada Dean Nielsen. Di Indonesia perspektif ini mengacu pada pengertian: 1. peran masyarakat dalam pendidikan; 2. keputusan pendidikan berbasis sekolah; 3. pendidikan yang diberikan oleh yayasan atau sekolah swasta; 4. pendidikan atau pelatihan yang diberikan oleh pihak swasta; 5. pendidikan luar sekolah yang difasilitasi pemerintah; 6. pusat kegiatan belajar masyarakat; 7. pendidikan luar sekolah yang diberikan lembaga dan organisasi kemasyarakatan. Perspektif ini dipetakan menurut dimensi dalam pendidikan, yaitu keterlibatan pemerintah terhadap swasta dan tingkat kepemilikan (pelibatan) masyarakat terhadap pendidikan.
Dari tiga perspektif di atas, Toto Suharto cenderung mengacu pada perspektif ketiga, di mana dasar pendidikan berbasis masyarakat adalah teori pendidikan kritis. Dalam pendidikan kritis, pendidikan merupakan arena perjuangan politik untuk transformasi sosial. Pendidikan kritis selalu menekankan bahwa masalah pendidikan merupakan masalah politik yang di dalamnya terdapat hubungan dominasi dan kekuasaan. Oleh karena itu, penerapan konsep pendidikan berbasis masyarakat adalah pembebasan pendidikan dari hegemoni dan dominasi kekuasaan.
Toto Suharto, “Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat”, Jurnal Cakrawala Pendidikan, November 2005, Th. XXIV, No. 3, hlm. 323-346.
Sumber :
http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2224446-konsep-dasar-pendidikan-berbasis-masyarakat/
